Pengertian Autokrasi beserta ciri-ciri dan jenisnya

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian Autokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, dan juga kelebihan serta kekurangannya di dalam sistem pemerintahan.

Apa itu Autokrasi?

Definisi Autokrasi

Autokrasi, atau sering disebut juga Otokrasi (bahasa Inggris: Autocracy) adalah sistem pemerintahan di mana satu orang (yang disebut sebagai seorang otokrat) memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan otokrat tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif.

Autokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu autós (“diri”) dan krátos (“kekuatan”, “kekuatan”), yang apabila digabungkan menjadi “kekuatan yang dipegang seorang diri”.

Dalam bahasa Yunani Abad Pertengahan (era pemerintahan Byzantium) , istilah Autocrates digunakan untuk siapa pun yang memegang gelar kaisar (emperor), tanpa mempertimbangkan kekuasaan kaisar tersebut sekuat apa.

Beberapa raja Slavia dalam sejarah seperti tsar dan kaisar Rusia memasukkan gelar Autokrat dalam pengucapan gelar mereka, yang membedakan mereka dari raja konstitusional di tempat lain di Eropa.

Ada perbedaan definisi antara Wikipedia dengan Encyclopedia Britannica, di mana Wikipedia menyebutkan bahwa Autokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, sementara pada Encyclopedia Britannica menyebutkan bahwa Autokrasi bisa dipegang oleh satu orang ATAU satu kelompok ATAU satu partai politik.

Sementara menurut KBBI, Autokrasi adalah (bentuk) pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang; kediktatoran

Mengingat lebih banyak sumber yang dipakai dalam artikel ini merujuk kepada Autokrat sebagai sistem pemerintahan yang berpusat pada satu orang, maka Asaljeplak aka lebih mengarahkannya ke sana.

Karena, secara esensi, entah itu satu orang, satu kelompok, ataupun satu partai politik, mereka harus memiliki satu suara dan kesepakatan bersama atas kebijakan yang diterapkan, sehingga terhitung sebagai satu entitas.

Penerapan Autokrasi

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang otokrat tidak wajib, tidak mau, dan bahkan tidak perlu tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol rakyat yang diatur dalam Undang-undang (kecuali mungkin untuk ancaman implisit/tersirat, misalnya dari ancaman kudeta atau pemberontakan).

Menurut pakar ekonomi dari University of Maryland, Mancur Olson, dalam jurnalnya yang berjudul Dictatorship, Democracy, and Development yang diterbitkan pada tahun 1993, otokrasi adalah progresi perubahan sistem pemerintahan yang natural dari Anarki untuk menjadi suatu negara.

Selanjutnya menurut Olson, Anarki adalah kondisi kekacauan dimana sekelompok “bandit” yang membuat onar dan memeras kekayaan individu dari berbagai wilayah geografis di sekitarnya.

Proses perubahan menjadi otokrasi tersebut dimulai saat ada seorang tokoh berkuasa dari kelompok tersebut yang akhirnya menjadi pemimpin bagi semuanya, demi menjaga agar kekayaan individu dari tiap-tiap populasi di wilayah geografis tempat kelompok itu membuat onar tetap terjaga dan tidak habis.

Hal itu nantinya akan berdampak pada berkurangnya tingkat kekerasan dan kejahatan, karena sang pemimpin (otokrat) harus bisa memastikan pendapatannya terus mengalir sepanjang hidupnya, dan kekerasan atau kesewenangan akan bisa mengacaukan itu semua.

Pendapat Olson itu bertentangan dengan pendapat dari pakar sejarah ekonomi lainnya seperti Douglass North, John Joseph Wallis dan Barry R. Weingast dalam buku yang berjudul “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History” yang menyatakan progresi natural dari anarki bukanlah otokrasi, melainkan monopoli kejahatan yang dilakukan sekelompok orang.

Setelah kelompok orang tersebut memegang kekuasaan, barulah nantinya antar sesama anggota kelompok melakukan negosiasi dan kesepakatan mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi sang otokrat, entah melalui koalisi mayoritas atau kesepakatan-kesepakatan pribadi.

Sejarah Autokrasi

Sepanjang sejarahnya, istilah Otokrat tidak pernah dianggap memiliki makna yang negatif dan bahkan pada jaman dulu sering dianggap suatu pujian atau kebanggaan tersendiri apabila seorang pemimpin memakai gelar otokrat tersebut.

Bahkan, sistem pemerintahan Autokrasi juga pernah dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal diantara yang lainnya, meskipun di jaman modern ini tentunya yang lebih disukai adalah yang menganut sistem demokrasi, republik, dan juga konstitusional.

Istilah “otokrat” memiliki arti yang lebih positif di masa lalu. Misalnya, rezim otokrasi tidak harus berurusan dengan perselisihan politik dari pihak yang berlawanan karena memang tidak ada. Dengan demikian, pembentukan dan implementasi kebijakan dibuat tanpa penundaan.

Augustus, Kaisar Romawi pertama, mempertahankan Senat Romawi sambil berhasil mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Roma tumbuh damai dan makmur sampai Commodus mengambil alih kepemimpinan pada tahun 161 M.

Suku Aztec memiliki militer yang kuat yang diperintah oleh seorang kaisar yang juga seorang tokoh agama yang memimpin kebijakan luar negeri agresif sepanjang masa kekaisaran mereka.

Ieyasu Tokugawa mendirikan Keshogunan Tokugawa setelah menguasai seluruh Jepang abad pertengahan. Tokugawa menjadi penguasa tunggal Jepang pada abad pertengahan dan menutup perbatasannya untuk perdagangan luar negeri dan mengendalikan semua aspek urusan manusia sehari-hari.

Selain beberapa contoh tersebut, dalam sejarah ada banyak pemerintahan yang dipimpin oleh seorang otokrat, yang antara lain adalah:

• Kekaisaran Romawi, terutama saat kepemimpinan Oktavianus, Diocletian, dan Konstantin,
• Han Timur saat dipimpin oleh Dhong Zhuo
• Kerajaan Aztec
• Tsar Rusia, saat kepemimpinan Ivan The Terrible,
• Uni Soviet, saat dipimpin oleh Lenin dan kemudian Stalin,
• Kesoghunan Tokugawa di bawah pimpinan Ieyasu Tokugawa,
• Kerajaan Swedia, di bawah kepemimpinan Gustav I, Charles XI, Charles XII, Gustav III, dan Gustav IV Adolf
• Kerajaan Denmark-Norway saat dikuasai oleh House of Oldenburg,
• Perancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte,
• Italia saat dipimpin oleh Mussolini,
• Kekaisaraan Jepang saat dipimpin oleh kaisar Hirohito,
• Jerman saat dipimpin oleh Adolf Hitler dan partai Nazi,
• Spanyol di bawah kepemimpinan Fransisco Franco,
• Paraguay saat dipimpin oleh Alfredo Stroessner,
• Chili saat dipimpin oleh Augusto Jose Ramon Pinochet.
• Korea Utara yang dipimpin oleh dinasti Kim (hingga saat ini).

Di Indonesia sendiri, masa kepemimpinan Sukarno, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin bisa dibilang suatu bentuk dari Autokrasi, karena posisi presiden yang di atas DPR, dan para anggota DPR ditunjuk serta diangkat oleh presiden dan bukan oleh rakyat (saat itu dikenal dengan DPR Gotong Royong atau DPR-GR).

Masa Orde Baru di bawah pimpinan Suharto juga bisa disebut sebagai pemerintahan yang Autokrasi, karena kekuasaan dipegang oleh satu orang selama 32 tahun lamanya.

Autokrasi vs Totaliterisme vs Kediktatoran

Sistem pemerintahan Totaliterisme dan Kediktatoran (Dictatorship) juga merupakan bentuk sistem pemerintahan yang bisa disebut sebagai Autokrasi, namun tidak pasti begitu pada kenyataannya.

Pada sistem pemerintahan Kediktatoran, kepemimpinan bisa dipegang oleh satu orang, sehingga bisa disebut sebagai Autokrasi, namun bisa juga dipegang oleh sekelompok orang yang menguasai berbagai aspek kehidupan dalam suatu negara.

Kediktatoran adalah bentuk otoritarianisme di mana mereka yang berkuasa memiliki kendali atas setiap aspek kehidupan publik dan pribadi rakyatnya. Semua cara propaganda politik digunakan pada publik untuk mempromosikan ketidaktertarikan pada bentuk-bentuk pemerintahan alternatif. Sistem monarki di Barat menggunakan berbagai taktik agama untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Seorang pemimpin tunggal, baik itu otokrat ataupun diktator, tidak selamanya buruk, tetapi apabila mereka bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyatnya, maka mereka akan disebut sebagai Tiran, dan masa kepemimpinannya disebut Tirani serta memiliki bentuk pemerintahan yang sering disebut dengan pemerintahan yang otoriter.

Sementara Totaliterisme juga bisa dipimpin oleh satu orang, menjadikannya sebagai seorang Otokrat, tetapi lebih cenderung dipimpin oleh sekelompok orang (misalnya suatu partai politik) yang menguasai pemerintahan suatu negara, yang mana rakyat tidak memiliki hak apapun didalamnya.

Jadi, selama kekuasaan dipegang satu orang, maka pemerintahan itu akan disebut sebagai pemerintahan yang Autokrasi, yang bisa berupa Diktator ataupun Tiran.

Istilah Tiran pada jaman Yunani kuno lebih berkesan positif, sementara Diktator bermakna negatif, meskipun pada era modern ini justru kebalikannya, yang mana seorang Tiran akan lebih dicap negatif dan “brutal” apabila dibandingkan diktator.

Ciri-ciri Autokrasi

Beberapa ciri-ciri dari Autokrasi antara lain:

• Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua kekuatan politik terkonsentrasi di tangan satu orang yang disebut otokrat.
• Aturan otokrat adalah mutlak dan tidak dapat diatur oleh batasan hukum eksternal atau metode kontrol demokratis, kecuali dengan ancaman pemecatan melalui kudeta atau pemberontakan massal.
• Sesuai sifatnya, otokrasi seringkali “dipaksa” untuk menempatkan kebutuhan para elit pendukung yang minoritas di atas kebutuhan masyarakat umum yang mayoritas.
• Tidak memiliki oposisi, yang kalaupun ada pasti sudah dibuat “diam” dengan cara apapun, entah melalui suap, tindakan kriminal, atau propaganda.
• Sangat mungkin muncul di dalam sistem pemerintahan Monarki alias Kerajaan, atau yang secara turun temurun dipimpin oleh suatu Dinasti.
• Biasanya juga didukung oleh satu partai yang dominan dan tidak terbantahkan dalam mengatur segala hal berkaitan dengan negara.

Secara alamiah, agak sulit untuk seseorang mampu menjadi pemimpin bagi semua kelompok masyarakat di dalam suatu negara, tanpa adanya perselisihan ataupun perdebatan. Karenanya, biasanya tetap ada sekelompok elit yang memegang kelompok-kelompok masyarakat tersebut, yang harus bisa diajak untuk menjadi pendukung sang otokrat.

Beberapa contoh kelompok elit tersebut antara lain adalah kelompok Militer, kelompok Pengusaha, dan juga kelompok Pemuka Agama atau Organisasi Agama serta Pemuka Adat, yang mana besaran pengaruhnya akan tergantung dari budaya dan nilai-nilai sosial di dalam suatu negara.

Ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu pertama, kelompok-kelompok elit tersebut berhasil “dibuat senang” oleh sang otokrat sehingga kepemimpinannya terus berlanjut, atau pemerintahan sang otokrat “tidak disukai” yang umumnya berujung pada kudeta.

Jadi, selama sang otokrat masih bisa menyenangkan semua kelompok elit, tidak peduli apakah ia telah menjadi seorang diktator yang tiran, maka bisa dibilang kepemimpinan dari sang otokrat bisa berjalan lancar tanpa kendala, tidak peduli seberapa menderitanya rakyat di dalam negara tersebut.

Bahkan, rakyat yang menderita pun bisa jadi tidak sadar akan penderitaan mereka, karena selalu dibuai oleh propaganda-propaganda yang disajikan oleh pemerintahan sang otokrat tersebut.

Sangat sulit untuk menjatuhkan pemerintahan Autokrasi yang dijalankan dengan baik melalui propaganda-propaganda yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Kelebihan dan Kekurangan Autokrasi

Layaknya sistem dan gaya pemerintahan lainnya, tentunya Autokrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.

Kelebihan Autokrasi

Beberapa kelebihan dari Autokrasi antara lain adalah:

1. Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat
Para pendukung bentuk pemerintahan ini mengklaim bahwa memiliki satu penguasa atau orang untuk memutuskan masalah-masalah yang menyangkut suatu bangsa dan tanpa gangguan dan pengaruh dari orang lain, akan mempermudah pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat yang menurutnya bermanfaat untuk kepentingan negara. Jika diktator itu berhati mulia dan tidak mementingkan diri sendiri, bentuk pemerintahan ini dapat membawa suatu bangsa menuju masa depan yang menjanjikan. Selain itu, dalam kasus darurat di mana bantuan dan tindakan diperlukan, keputusan dapat dibuat dan segera dilaksanakan.

2. Tidak Ada Oposisi
Dengan hanya seorang raja atau penguasa absolut untuk membuat dan memberlakukan undang-undang, tidak akan ada partai politik lain yang dapat menentang RUU atau perintah eksekutif apa yang akan disahkan. Hal ini memudahkan pemerintah untuk membuat rencana dan melaksanakannya. Hal ini dapat menghasilkan kemajuan dan kemakmuran suatu negara apabila rencana tersebut benar-benar dibuat dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

3. Kepemimpinan yang Kuat
Autokrasi membutuhkan seorang pemimpin yang tangguh, kuat dan tegas dalam mengambil keputusan dan mengendalikan suatu bangsa. Seorang pemimpin otokratis biasanya memiliki kendali militer dan merupakan orang yang dapat memaksa sekelompok orang untuk mengikuti aturan dan instruksinya. Karakteristik ini berperan penting dalam mengambil tindakan berani terhadap musuh. Dengan kepemimpinan seperti ini, masyarakat dapat memiliki suatu bentuk rasa aman karena mereka tahu bahwa mereka memiliki pemimpin yang kuat yang dapat bertindak dalam situasi darurat baik ekonomi maupun teritorial.

Kekurangan Autokrasi

Di balik kelebihan-kelebihannya, beberapa kelemahan dari Autokrasi antara lain adalah:

1. Kekuasaan Mutlak
Kritik terhadap bentuk pemerintahan otokratis mengatakan bahwa dengan jenis kepemimpinan ini, kekuasaan hanya dijalankan oleh satu orang. Jika pemimpinnya tamak dan bukan orang yang baik, dia akan menggunakan kekuatan untuk mengumpulkan kekayaan dan menyalahgunakan orang.

2. Tidak Ada Pemilihan
Dengan pemerintahan otokrasi, penguasa akan tetap berkuasa selama dia hidup karena tidak akan ada pemilihan umum, tidak seperti dalam pemerintahan demokratis di mana warganya diperbolehkan untuk memilih pemimpin mereka. Dalam kepemimpinan otokratis, suksesi kekuasaan akan berada dalam keluarga pemimpin otokratis. Tanpa adanya pemilihan umum, rakyat tidak akan bisa menuntut perubahan dan menyuarakan masalah yang bertentangan dengan kepemimpinan seorang otokrat.

3. Menanamkan Ketakutan
Sebuah pemerintahan diktator otokratis, dengan hanya satu orang yang mengontrol kendali pemerintahan dapat membuat orang-orang takut akan nyawanya. Sebab, dalam bentuk pemerintahan ini, masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan atau menghadapi denda dan hukuman yang berat karena tidak mengikuti penguasa. Di beberapa negara di mana jenis pemerintahan ini ada, orang takut karena mereka tahu apa yang mampu dilakukan oleh seorang diktator.

Kesimpulan

Apabila disimpulkan, seorang pemimpin yang memimpin dengan gaya otokratik bisa sangat membantu kemajuan suatu bangsa ataupun dalam skala kecil misalnya suatu perusahaan yang mereka dirikan, selama dirinya bisa terus memperhatikan dan mengedepankan kepentingan bersama dan tidak hanya kepentingan diri sendiri.

Namun, apabila seorang otokrat telah dikuasai oleh nafsu dan ketamakan, maka itu justru akan bisa merugikan banyak orang yang bisa mengakibatkan kerugian atau jatuhnya kekuasaan dari sang otokrat itu sendiri apabila tidak bisa ditanggulangi dengan baik.

Belum lagi pemimpin tersebut harus bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan kelompok elit yang mendukung mereka itu terpenuhi dan terpuaskan sehingga kekuasaannya bisa tetap langgeng tanpa ada kendala.

Sumber: