Pengertian Demokrasi beserta ciri-ciri dan jenisnya

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian Demokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, dan juga jenis Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan.

Apa itu Demokrasi?

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan dimana pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi keadaan di suatu negara, dilakukan oleh rakyat dari negara tersebut.

Rakyat / Warga negara memiliki hak suara yang sama, dan dapat berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum dan undang-undang atau kebijakan dari negara tersebut.

Proses pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara langsung, atau melalui perwakilan oleh seseorang yang dipercaya rakyat untuk mewakili rakyat, atau yang sering kita sebut sebagai wakil rakyat.

Asal Kata Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, dimana demos sendiri berarti “rakyat” dan kratos berarti “kekuatan”.

Pengertian Demokrasi menurut para Ahli

Beberapa pakar memiliki definisi tersendiri mengenai sistem pemerintahan Demokrasi ini. Beberapa diantara pengertian Demokrasi menurut para ahli adalah:

• • Franklin D. Roosevelt
    • “Jangan sampai kita lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri dan bukanlah kekuatan asing atas kita. Penguasa utama dari demokrasi kita bukanlah seorang Presiden dan para senator dan anggota kongres dan pejabat pemerintah, tetapi para pemilih di negara ini.”
  • Benito Mussolini
    • “Demokrasi itu indah dalam teori; dalam prakteknya itu adalah suatu kekeliruan”.
  • Aristoteles
    • “Demokrasi adalah ketika orang yang miskin yang berkuasa, dan bukan orang-orang berada”
  • Abraham Lincoln
    • Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • Charles Costello
    • Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
  • John L. Esposito
    • Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
  • Hans Kelsen
    • Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

• Sidney Hook
  • Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
• C.F. Strong
  • Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.
• Hannry B. Mayo
  • Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.
• Merriem
  • Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
• Samuel Huntington
  • Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Sejarah Demokrasi

A. Bangsa Athena

Konsep Demokrasi pertama kali muncul di sekitar tahun 508–507 SM oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno, tepatnya berasal dari bangsa Athena yang bernama Cleisthenes.

Demokrasi yang terjadi pada masa tersebut adalah sistem Demokrasi Langsung dimana terjadi pemilihan acak warga biasa untuk menjabat di beberapa kantor administrasi dan pemerintahan, dan dibentuknya majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena.

Semua warga negara yang memenuhi syarat diizinkan berbicara dan memberikan suara di majelis dalam mengatur hukum negara kota.

B. Bangsa Sparta

Pada tahun 700 Masehi di kota Sparta, diadakan voting dengan sistem skor, dimana masing-masing pemilih memberikan skor untuk masing-masing kandidat, dan nantinya kandidat yang memiliki skor terbanyaklah yang memenangkan voting.

Voting alias pemungutan suara tersebut terjadi pada saat ritual Apella, yang diadakan bangsa Sparta setiap sebulan sekali, yang diadakan untuk memilih pemimpin, dan hanya bisa diikuti oleh mereka yang berjenis kelamin pria dan berusia minimal 30 tahun.

C. Republik Romawi

Republik Romawi sering dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling banyak memberikan kontribusi atas sistem demokrasi, terutama karena mereka lah yang pertama kali menggunakan sistem pemerintahan Republik diantara peradaban barat.

Romawi sendiri banyak mengadopsi dari bangsa Yunani kuno terkait sistem pemerintahan mereka. Tetapi, banyak pemerintahan negara modern saat ini yang lebih mengadopsi demokrasi ala Romawi dan bukan Yunani.

Hal tersebut dikarenakan penerapan sistem demokrasi di Romawi lebih menyeluruh dan membentuk karakter dari negara mereka, ketimbang penerapan demokrasi oleh bangsa-bangsa lainnya.

Bangsa Romawi menerapkan demokrasi ke dalam setiap aspek negara, seperti memiliki dewan legislatif dalam bentuk senat yang merupakan perwakilan rakyat, yang berperan dalam merumuskan undang-undang serta menentukan pemimpin.

Sistem perwakilan tersebut saat ini lebih dikenal dengan Demokrasi Perwakilan, alias Representative Democracy.

D. Abad Pertengahan

Di zaman ini, banyak bermunculan sistem pemilihan suara, meskipun tidak berskala nasional dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil dari masyarakat saja.

Beberapa contohnya seperti:

• Pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, Anak Benua India,
• Persemakmuran Polandia-Lituania (10% dari populasi total),
• Althing di Islandia,
• Løgting di Kepulauan Faeroe,
• Beberapa negara-kota Italia abad pertengahan seperti Venesia,
• Sistem tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, Veche di Republik Novgorod dan Pskov di Rusia abad pertengahan,
• Things di Skandinavia,
• The States di Tirol dan Swiss,
• Kota pedagang otonomi Sakai di Jepang abad ke-16, dan
• Masyarakat Igbo di Volta-Nigeria.
• Pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dengan sistem eleksi.
• dll

Salah satu peristiwa yang cukup penting bagi perkembangan demokrasi di kebudayaan barat adalah pada saat Inggris membuat perjanjian Magna Carta pada tahun 1215.

Perjanjian yang dibuat antara Raja John dengan pihak Gereja tersebut berisikan persetujuan Raja untuk melindungi hak-hak gereja dan para bangsawan, yang kemudian disetujui oleh perwakilan bangsawan yang terdiri dari 25 orang.

Bentuk awal parlemen di Inggris semakin menguat pada tahun 1265, yang dinamakan parlemen Simon de Montfort, dimana Monfort mengumpulkan perwakilan dari berbagai kalangan, meskipun masih belum melibatkan rakyat.

Di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown, Virginia, dengan dipilihnya Majelis Burgesses (pendahulu Majelis Umum Virginia) pada tahun 1619. K

aum Puritan Inggris yang bermigrasi sejak 1620 mendirikan koloni-koloni di New England yang pemerintahan daerahnya bersifat demokratis dan mendorong perkembangan demokrasi di Amerika Serikat.

Walaupun majelis-majelis daerah memiliki sedikit kekuasaan turunan, otoritas mutlaknya dipegang oleh Raja dan Parlemen Inggris.

E. Zaman Modern

Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20.

Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792.

Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian “gelombang demokrasi” yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, agama, dan kondisi perekonomian.

Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara-bangsa baru di Eropa, kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis.

Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat Depresi Besar. Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi, Italia, Spanyol, dan Portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di Baltik, Balkan, Brasil, Kuba, Cina, dan Jepang.

Pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum terkontrol dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di negara komunis dan bekas koloninya).

Malaise ekonomi tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan Soviet, menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin dan demokratisasi dan liberalisasi bekas negara-negara blok Timur.

Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya terletak dekat dengan Eropa Barat. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon anggota Uni Eropa. Sejumlah peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran.

Tren liberal ini menyebar ke beberapa negara di Afrika pada tahun 1990-an, termasuk Afrika Selatan. Contoh terbaru liberalisasi adalah Revolusi Indonesia 1998, Revolusi Bulldozer di Yugoslavia, Revolusi Mawar di Georgia, Revolusi Oranye di Ukraina, Revolusi Cedar di Lebanon, Revolusi Tulip di Kyrgyzstan, dan Revolusi Yasmin di Tunisia.

Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972).

Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia.

Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional.

Ciri-ciri Pemerintahan yang Menganut Sistem Demokrasi

Suatu sistem pemerintahan bisa disebut sebagai Demokrasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut (dikutip dari informasi-pendidikan.com):

• Ciri Konstitusional yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan kedalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
• Ciri Perwakilan yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
• Ciri Pemilihan Umum yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam permerintahan.
• Ciri Kepartaian yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksaan sistem demokrasi.
• Ciri Kekuasaan yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan.
• Ciri Tanggung Jawab yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih.

Prinsip Demokrasi

Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut.

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi, prinsip-prinsip yang  ada dan harus diperhatikan oleh pemerintahan yang ingin menganut sistem ini adalah:

• Kedaulatan rakyat;
• Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
• Kekuasaan mayoritas;
• Hak-hak minoritas;
• Jaminan hak asasi manusia;
• Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
• Persamaan di depan hukum;
• Proses hukum yang wajar;
• Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
• Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
• Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Jenis dan Macam-Macam Demokrasi

Sistem pemerintahan Demokrasi bisa dikategorikan menjadi beberapa macam dan jenis.  Jenis dan macam dari Demokrasi tersebut adalah:

Bentuk mendasar Demokrasi

1. Demokrasi langsung
2. Demokrasi perwakilan/representatif
3. Parlementer
4. Presidensial
5. Campuran

Bentuk lain Demokrasi

1. Monarki Konstitusional
2. Republik
3. Demokrasi Liberal
4. Sosialis
5. Anarkis
6. Sortition /Urutan (Pengambil keputusan dipilih secara acak)
7. Consociational
8. Demokrasi konsensus
9. Supranasional
10. Demokrasi inklusif
11. Politik partisipatif
12. Demokrasi Kosmopolitan / Demokrasi Global
13. Demokrasi Kreatif
14. Demokrasi Terpimpin

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi

Suatu sistem pemerintahan yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu tepat untuk diadaptasi oleh negara lain, dan itu memang karena dari setiap sistem pemerintahan selalu ada kelebihan dan kekurangannya.

Sama halnya dengan sistem Demokrasi yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut:

Kelebihan Demokrasi

• Demokrasi lebih adil karena memungkinkan orang-orang yang tinggal di suatu negara memutuskan siapa yang akan memerintah mereka.
• Voting adalah cara terbaik untuk menetapkan legitimasi bagi seorang pemimpin, atau pemerintah di dunia modern. Ini karena dia dapat memperdebatkan hak untuk menjadi pemimpin, atas dasar dipilih oleh rakyat melalui pemilihan, sehingga mendukung stabilitas politik.
• Demokrasi adalah cara yang efektif untuk memastikan transisi yang lebih lancar ketika pemerintah dan pemimpin berubah.
• Sistem demokrasi bagus dalam memastikan keterbukaan dan mengawasi korupsi. Ini karena kelompok-kelompok politik yang bersaing terus-menerus berusaha mengekspos kesalahan dan kejahatan pemerintah.
• Pada sistem demokrasi, warga tahu bahwa mereka memiliki suara dan bahwa pemimpin / pemerintah mungkin berubah pada pemilihan berikutnya, sehingga mereka cenderung untuk tidak melakukan kerusuhan, pemogokan umum, atau pemberontakan .
• Pemerintahan yang demokratis cenderung tidak akan berperang. Ini karena mereka umumnya membutuhkan dukungan dari orang-orang di belakang mereka, sedangkan seorang otokrat sering bisa membawa negaranya berperang dengan seenaknya.
• Demokrasi mendorong rasa memiliki bagi warganya. Mereka dapat berpartisipasi penuh dalam proses politik dan meningkatkan rasa memiliki.

Kekurangan Demokrasi

• Dikarenakan para pemimpin / pemerintah umumnya dipilih untuk melayani dalam jangka waktu tertentu (biasanya sekitar 4 atau 5 tahun) dan kekhawatiran untuk terpilih kembali membuat mereka sering tidak melihat melampaui pemilu berikutnya. Beberapa masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi terkadang membutuhkan solusi jangka panjang.
• Tirani dari para mayoritas adalah ancaman terhadap kelompok minoritas, karena pemimpin atau pemerintah hanya dapat melayani kepentingan kelompok sosial terbesar dan mengabaikan, atau bahkan menindas hak minoritas.
• Faktor sejarah dan budaya dari suatu negara bisa menjadi penentu apakah sistem demokrasi akan coicok diterapkan atau tidak. Ini dikarenakan konsep demokrasi Barat berakar pada budaya Yunani Kuno dan Romawi Eropa, dan mungkin tidak cocok untuk negara-negara Timur dan Afrika.
• Demokrasi dapat menghasilkan koalisi yang berat sebelah, atau pertikaian tanpa akhir dan kebuntuan politik. Sistem politik lainnya dapat lebih mudah untuk diarahkan menuju hasil yang diinginkan. Bahkan Romawi kuno lebih sukses di bawah pimpinan Julius Caesar yang otokratis dibandingkan di bawah pemerintahan demokratis.
• Demokrasi membutuhkan rakyat yang terdidik dan berpengetahuan luas. Karena apabila rakyat kurang berpendidikan, proses politik dapat lebih mudah dimanipulasi dan didistorsi oleh perusahaan, media yang bias, atau kelompok yang memiliki agenda tertentu.
• Demokrasi terlalu banyak bergantung pada kebutuhan individu dan mendorong orang untuk memilih secara egois, berpikir murni untuk kepentingan mereka sendiri, daripada untuk yang terbaik bagi negara secara keseluruhan.
• Konflik kepentingan terkadang dapat terjadi, di mana seorang politisi, atau pemerintah harus memutuskan antara bertindak demi kepentingan terbaik negara, atau meningkatkan peluang mereka untuk terpilih kembali. Seringkali mereka akan memilih yang terakhir.
• Proses pemilihan biasanya menghabiskan banyak waktu dan sejumlah besar uang. Dapat dikatakan bahwa milyaran uang yang dibelanjakan untuk kampanye politik mungkin lebih baik digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat.
• Proses demokrasi mendorong politisi untuk membuat janji-janji yang mereka tahu tidak dapat mereka pertahankan, hanya agar dapat dipilih.

Negara-negara yang menganut sistem Demokrasi

Beberapa negara yang menjalankan sistem pemerintahan Demokrasi antra lain adalah:

A. Negara yang dianggap menganut Demokrasi “penuh”

• Norwegia
• Islandia
• Denmark
• Swedia
• Selandia Baru
• Australia
• Swiss
• Kanada
• Finlandia
• Belanda
• Luksemburg
• Irlandia
• Austria
• Jerman
• Malta
• Republik Ceko
• Uruguay
• Britania Raya
• Amerika Serikat
• Kosta Rika
• Jepang
• Korea Selatan
• Belgia
• Mauritius
• Spanyol

B. Negara yang dianggap menganut Demokrasi “tidak sempurna”

• Argentina,
• Benin,
• Botswana,
• Brasil,
• Bulgaria,
• Tanjung Verde,
• Chili,
• Kolombia,
• Kroasia,
• Siprus,
• Republik Dominika,
• El Salvador,
• Estonia,
• Perancis,
• Ghana,
• Yunani,
• Guyana,
• Hongaria,
• Indonesia,
• India,
• Israel,
• Italia,
• Jamaika,
• Latvia,
• Lesotho,
• Lituania,
• Makedonia,
• Malaysia,
• Mali,
• Meksiko,
• Moldova,
• Mongolia,
• Montenegro,
• Namibia,
• Panama,
• Papua Nugini,
• Paraguay,
• Peru,
• Filipina,
• Polandia,
• Portugal,
• Rumania,
• Serbia,
• Slowakia,
• Slovenia,
• Afrika Selatan,
• Sri Lanka,
• Suriname,
• Taiwan,
• Thailand,
• Timor-Leste,
• Trinidad dan Tobago,
• Zambia